Pemilu Ditunda

BONCEL.XYZ - Pemilu Ditunda:

Pemilu Ditunda – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis jajak pendapat apakah akan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alhasil, mayoritas responden menolak penundaan pemilu 2024 dengan alasan apapun.

Survei dilakukan pada 13-20 Maret 2022 dengan melibatkan 1.220 responden yang berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat survei. Responden dipilih secara acak

Pemilu Ditunda

Pemilu Ditunda

Dengan jumlah sampel sebesar ini, survei diperkirakan sebesar ±3,12% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara tatap muka dilakukan terhadap responden terpilih.

Apakah Pemilu 2024 Harus Ditunda?

Survei tersebut menanyakan kepada responden apa pendapat mereka jika pemilu ditunda hingga tahun 2027 karena alasan tertentu. Sebab, tertundanya pemilu akibat COVID-19, kondisi perekonomian, dan perkembangan IKN.

Berdasarkan hal tersebut, mayoritas masyarakat atau 78,9 persen berpendapat pemilu berikutnya tetap harus dilaksanakan pada tahun 2024, namun belum jelas apakah pandemi COVID-19 akan berakhir dalam waktu dekat. Sedangkan yang ingin menunda pemilu ke 2027 karena pandemi hanya 13,2 persen, dan yang tidak setuju sekitar 9,2 persen. Hasil survei tersebut sesuai dengan survei September 2021.

Alasan kedua, survei menemukan bahwa mayoritas masyarakat atau 79,8 persen berpendapat pemilu berikutnya harus dilaksanakan pada tahun 2024, meski situasi perekonomian belum pulih dari pandemi COVID-19. Saat itu, hanya 11,4 persen yang ingin menunda pemilu hingga 2027 karena buruknya kondisi ekonomi akibat COVID-19, sementara sekitar 8,8 persen tidak bereaksi.

Hasil serupa juga dilaporkan mengenai penyebab berkembangnya IKN. Mayoritas masyarakat atau 78,5 persen berpendapat pemilu berikutnya harus digelar pada 2024, meski pembangunan ibu kota negara baru (NICN) belum rampung. Selain itu, hanya 10,9 persen yang ingin menunda pemilu hingga 2027 demi melanjutkan pembangunan IKN, sedangkan 10,6 persen tidak ada kaitannya. minyak langka diperoleh dan harganya naik. Kedelai sulit ditanam sehingga pada akhirnya menaikkan harga tahu dan tempe.

Apa Yang Bisa Membuat Pemilu Ditunda?

Cerita belum usai, para pedagang daging menaikkan harga. Setelah tengah malam, tarif dalam kota meningkat dan bahan bakar minyak (BBM) sedikit meningkat. Masyarakat terpaksa merogoh kocek lebih dalam di tengah situasi pandemi yang tidak menentu ini.

Para pejabat mengatakan kenaikan tersebut hanya terjadi pada barang-barang tidak langsung dan bukan pada barang-barang kelas bawah. Bukankah pandemi ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, tidak hanya bagi masyarakat miskin, namun juga bagi mereka yang dianggap berkuasa?

Lihat Juga:  Pemilu Gubernur Dki Jakarta 2017

Politisi tingkat tinggi dikabarkan menunda pemilu karena takut mengganggu stabilitas ekonomi akibat semua gejolak tersebut. seolah-olah kita menemukan cara berpikir yang terputus dari kenyataan. simpul yang dipotong dari paku. Demokrasi tidak hanya berada dalam ancaman, namun juga berada pada titik terendahnya: potensi otoritarianisme.

Pemilu Ditunda

Pidato ini bukan yang pertama kali, bahkan yang kesepuluh kalinya. Presiden telah berkali-kali mengatakan dalam berbagai situasi bahwa dia tidak akan melanggar konstitusi dan menghormati demokrasi.

Unjuk Rasa Tolak Pemilu Ditunda

Namun kompleksitas wacana ini muncul berulang kali di tengah pandemi, yang mula-mula ditawarkan oleh masyarakat awam, aktivis, namun kini oleh pengambil keputusan. Aktivis politik bisa menjadi sangat berbahaya jika mereka berperilaku buruk dan menjadi korban kepentingan pragmatis. Sedih dan sungguh menyedihkan. Pada akhirnya, banyak pihak berasumsi bahwa pembicaraan tentang penundaan adalah strategi politik jangka pendek yang akan merugikan sistem secara permanen.

Malas berkompetisi, mencari alibi untuk mendapatkan label bagi kalangannya. Secara umum, stabilitas koalisi yang menjadi landasan segala aturan dapat mengancam eksistensi demokrasi.

Kita meninggalkan sejarah kelam dalam hal partisipasi masyarakat, pemulihan nasional dan pengembangan sumber daya manusia, serta upaya penguatan institusi publik secara lebih permanen.

Kita menyaksikan keegoisan mengalahkan nilai-nilai baik demokrasi. Hal ini sungguh menyedihkan dan mempermalukan kami dihadapan seluruh anak negeri reformasi. Namun, suara kali ini diambil dari tiga pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah dalam tiga hari berturut-turut.

Kpu Banding Putusan Pn Jakpus Yang Minta Pemilu Ditunda Ke 2025

Pada awal tahun, isu tersebut kembali mengemuka saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi keinginan sekelompok pengusaha yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Presiden Jokowi.

Baru-baru ini, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar (Chak Imin) kembali menendang bola panas tersebut dengan alasan penundaan pemilu 2024 demi menghidupkan perekonomian. Pernyataan Chak Imin juga diterima Ketua Umum Partai Golkar Airlanga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Suara keras ini menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa penggagas manuver politik berujung perpanjangan masa jabatan Presiden Chukovi ini? Benarkah hal tersebut bukan hanya keinginan elite politik? Apakah masyarakat ingin masa jabatan presiden diperpanjang?

Pemilu Ditunda

Perspektif Adu mempertemukan para elite dan pakar partai politik kita untuk membahas perspektif politik dalam diskusi terbuka bersama peneliti Persatuan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung; Chazilul Favoid, Wakil Ketua PKB; Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan; dan Jayadi Hanan, direktur eksekutif Lembaga Penelitian Indonesia.

Lihat Juga:  Usaha Rumahan Apa Yang Bisa Menghasilkan Uang

Dpc Partai Demokrat Boyolali Menolak Wacana Pemilu 2024 Ditunda

Kontes prospektif “Pemilu ditunda, butuh atau ingin kekuasaan?” akan berlangsung pada subjek tersebut. Awasi dengan alasan apa pun. Beberapa partai tersebut adalah PKB, PAN, dan Golkar.

Pendukung pertama penundaan pemilu 2024 datang dari Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Chak Imin. Sejumlah partai, termasuk Golkar Airlanga Hartarto dan Ketua PAN Zulkifli Hasan menanggapi usulan penundaan pemilu selama dua tahun. (Tempo.com)

Kabarnya, PKB bahkan melobi partai lain di DPRK untuk menunda pemilu 2024. Mereka mengatakan hal itu merupakan keinginan masyarakat, karena situasi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi. Mereka menilai, pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu pada pemulihan kondisi perekonomian.

Penyebab ini terbukti kurang mendapat dukungan masyarakat. Berdasarkan hasil Lembaga Penelitian Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat menentang gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan ingin pemilu 2024 tetap berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan UUD.

Jokowi Tidak Larang Pemilu Ditunda?

Disusul klaim “big data” Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luxut Binsar Panjaitan yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chak Imin. Karena tudingan tersebut, pembicaraan penundaan pemilu 2024 terus berlanjut, meski Presiden Joko Widodo sudah menyatakan akan mematuhi konstitusi. Namun kenyataannya hingga saat ini pembahasan tersebut masih berkecamuk dan belum mendapat jawaban yang jelas.

Negara kita adalah negara yang sah dan demokratis. Negara konstitusional bukanlah sebuah permainan dan beberapa partai politik ingin berebut kursi. Masa jabatan Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. UUD 1945 menetapkan pemilihan umum diadakan secara berkala setelah lima tahun. Joko Widodo adalah presiden Republik Indonesia selama dua periode. Masa jabatan Presiden ditentukan dalam UUD 1945. Undang-undang ini mengatur bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai masa jabatan lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode. Artinya, masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode, bukan tiga periode atau diperpanjang.

Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil jajak pendapat masyarakat mengenai penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hasilnya, 78,9 persen masyarakat menyatakan menolak keras pidato atau usulan tersebut. (Republik.Co.Id)

Pemilu Ditunda

Tak ayal, banyak suara ulama, aktivis, dan mahasiswa yang menolak keras penundaan pemilu 2024. BEM UMM salah satunya. Ditegaskan dengan tegas bahwa penundaan pemilu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun kecuali berupa kerusuhan, pelanggaran keamanan, bencana alam, dan gangguan lain yang menghalangi terselenggaranya pemilu/pemilu sebagian atau seluruh tahapannya. Tapi bukan alasan ekonomi atau pembangunan.

Lihat Juga:  Berita Teknologi Terbaru 2022

Amien Rais Ingatkan Jokowi: Jangan Sampai Pemilu 2024 Ditunda

Sejauh ini, KPU memutuskan pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024. BEM UMM telah menyatakan penolakan tegas terhadap perdebatan penundaan pemilu dan meminta agar pembicaraan penundaan pemilu tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, kami BEM UMM menyampaikan sikap terhadap persoalan penundaan pemilu sebagai berikut:

1. PENUNDAAN PEMILU DRC, harus dikecam keras oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024. Keputusan ini telah merugikan konstitusi dan demokrasi. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap suara rakyat yang sesungguhnya.

2. Menuntut sikap RDK, Pemerintah dan penyelenggara pemilu hingga pidato ini menjadi kenyataan dalam koridor kepatuhan terhadap kekuasaan konstitusional.

Kami tidak bertindak demi nasi bungkus, jabatan di kampus, beberapa ratus memo, atau pengakuan politik. Kami bertindak karena konstitusi ini berada di bawah ancaman segelintir pejabat yang semakin liar dan serakah. (Kementerian Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia) Deskripsi – Menentukan apakah hari pemungutan suara 2024 bertepatan dengan pemilu 2019 pada 17 April, Februari (usulan KPU) atau Mei (usulan Pemerintah). ANTARA/ilustrator/Klivon.

Pemilu Terancam Ditunda, Kpu Siap Banding

Jakarta (ANTARA) – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan Partai Buruh menolak keras usulan sejumlah pimpinan partai politik yang ingin menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena bertentangan dengan konstitusi negara dan praktik demokrasi. Kerusakan di Indonesia.

Ketua DPP PRIMA Agus Jabo Priyono saat berada di Jakarta, Jumat, menilai usulan tersebut didasarkan pada ambisi beberapa pimpinan partai politik yang belum siap menghadapi pemilu 2024.

“(Usulan penundaan pemilu) ini terkait dengan kepentingan partai yang belum siap bertarung di 2024, karena kemampuannya dalam memilih calon presiden rendah,” kata Agus Jabo.

Pemilu Ditunda

Terkait hal tersebut, ia juga menolak alasan beberapa pimpinan parpol yang menyebut pemulihan ekonomi sebagai alasan penundaan pemilu 2024.

Soal Pemilu 2024 Ditunda, Yusril: Pengadilan Tinggi Mungkin Tak Kabulkan Putusan Pn Jakpus

Menurutnya, usulan tersebut merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan pelaksanaan berbagai proyek pemerintahan saat ini, yakni tidak akan berhenti meski ada pergantian kekuasaan pasca pemilu 2024.

Selain berbagai alasan tersebut, saran tersebut kembali ditegaskannya

Gajian ditunda, tahapan pemilu, anuitas ditunda, buku pemilu, pemilu, kampanye pemilu, pilkada ditunda, mu ditunda, penerbangan ditunda, aplikasi pemilu, apakah menopause bisa ditunda, ditunda

Updated: 4 Maret 2024 — 05:14

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *