Pemilu Adalah Sarana Dari Pelaksanaan Kedaulatan

26 views

BONCEL.XYZ - Pemilu Adalah Sarana Dari Pelaksanaan Kedaulatan:

Pemilu Adalah Sarana Dari Pelaksanaan Kedaulatan – Dalam upaya: mengkaji dan mengevaluasi kerangka hukum pemilu, mendokumentasikan hasil kajian dan evaluasi beserta pendapat hukum, membagikan isi dokumen hukum kepada pengguna, memperbanyak koleksi dokumen hukum (artikel dan buku hukum) pada perpustakaan KPU Sulawesi Utara, dan untuk merangsang minat literasi hukum di kalangan penyelenggara pemilu (komisi dan sekretariat), KPU Sulawesi Utara memulai program tersebut

Artikel berupa opini penulis akan dimuat di website KPU Sulut dan dipromosikan di akun media sosial. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi artikel.

Pemilu Adalah Sarana Dari Pelaksanaan Kedaulatan

Pemilu Adalah Sarana Dari Pelaksanaan Kedaulatan

Berikut artikel yang dikirimkan oleh Novie Runtukahu, Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tomohon. Artikel ini boleh dimuat di media lain dengan mengutip sumbernya

Menegakkan Keadilan Pemilu, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.

Hakikat demokrasi mencakup partisipasi rakyat/masyarakat, serta pengertian umum demokrasi sebagai pemerintahan, oleh dan untuk masyarakat. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan para pemimpinnya. Partisipasi masyarakat terlihat dalam setiap proses demokrasi elektoral, yaitu pemilu dan penyelenggaraan pemilu, dimana partisipasi masyarakat/pemilih merupakan salah satu tolak ukur berhasil tidaknya pemilu dan pemilu. Penggunaan istilah ‘pemilihan’ dalam pasal ini mengacu pada apa yang kita sebut dengan pemilu kepala daerah atau pilkada.

Dalam tahapan Pemilu dan Pemilu 2024, kita semua berharap ada peningkatan partisipasi pemilih. Kondisi tingginya partisipasi pemilih, berdasarkan pengalaman pemilu dan penyelenggaraan pemilu, tidak datang dengan sendirinya, namun memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pemilu/pemilu. Dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia, setidaknya terdapat tiga pemangku kepentingan yang penting. Ketiga unsur tersebut adalah: peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemilih.

Kalau bicara peserta pemilu, tentu ada partai politik. Selain peserta, ada pula penyelenggara pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lazimnya ketiga lembaga penyelenggara ini mempunyai kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu. Tentunya dengan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing.

Diharapkan unsur peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan teknis dalam tahap operasional yaitu KPU dapat menggerakkan lokomotif partisipasi pemilih. Bagaimana regulasi mengatur peran partai politik dan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih? Seberapa besar kewenangan masing-masing unsur untuk meningkatkan partisipasi pemilih?

Ilmuwan: Pemilu Adalah Sarana Bagi Rakyat Untuk Berdaulat

Jika kita memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), maka terlihat bahwa partai politik mempunyai tujuan yang sangat penting mengenai partisipasi politik masyarakat, dimana partisipasi misalnya. Hai. menyelenggarakan pemilu dan pemilu. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 10 yang mengatur tentang tujuan dan pada Pasal 11 yang menjelaskan tentang fungsi partai politik.

Lihat Juga:  Pemilu 2024 Siapa Saja

Dalam pasal 10 ayat (1) huruf a UU Partai Politik dapat diketahui bahwa salah satu tujuan umum partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjaga kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan atau Republik. . Indonesia. Kemudian kita dapat melihat pada ketentuan pasal 10 ayat 2 huruf a dan c, bahwa tujuan khusus partai politik antara lain meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan, kemudian juga untuk . membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, mengenai fungsi partai politik dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat dapat kita lihat pada ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf d UU Kepartaian. Ketentuan tersebut antara lain menyatakan bahwa partai politik berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat umum, agar mereka menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai sarana untuk mencapai tujuan. partisipasi politik bagi warga negara Indonesia.

Pemilu Adalah Sarana Dari Pelaksanaan Kedaulatan

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik sebagaimana diuraikan di atas sudah cukup menjadi landasan bagi pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik untuk mendorong partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi di negara kita, Indonesia. Kehidupan demokrasi di Indonesia tentu mempunyai arti yang luas, termasuk penyelenggaraan pemilu dan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, melihat ketentuan tersebut dan juga dalam perkembangan demokrasi kita saat ini, penulis ingin menegaskan bahwa peran partai politik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/partisipasi pemilih.

Sambut Pemilu 2024 Berintegritas, Pb Pmii: Pemilu Sarana Kedaulatan Rakyat

Dalam rangka pentingnya partai politik, peran partai politik akan sangat bergantung pada konsolidasi internal masing-masing partai politik dan kemajuan yang dicapai partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik, sehingga masyarakat sadar akan hak dan haknya. kewajiban. . Posisinya sebagai peserta pemilu dan pemilu kali ini akan sangat mewarnai proses penyelenggaraan demokrasi kita, baik dari aspek prosedural maupun substantif.

Oleh karena itu, KPU tentu sangat berharap bagaimana mereka bisa bersinergi sesuai kewenangan masing-masing untuk menyukseskan pemilu dan pemilu. Pemilu dan pemilu tidak bisa sukses dilaksanakan oleh KPU saja. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan memberikan kontribusi terbaiknya demi mensukseskan pemilu dan pemilu.

Lihat Juga:  Harga Dinamo Sepeda Listrik Murah

Apalagi jika berbicara konteks Pemilu 2024 dan Pemilu 2024, jika berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini – yang tidak berubah – akan diadakan pemilu nasional dan kemudian akan ada pemilu daerah secara bersamaan. yang akan diadakan. untuk pertama kalinya pada tahun yang sama. Tentu kita bisa membayangkan jika salah satu dari tiga pilar utama yaitu peserta, penyelenggara, dan pemilih tidak dapat menjalankan perannya, maka kita akan sulit mencapai kesuksesan pemilu dan pemilu yang bersangkutan.

Jika dilihat dari segi filosofis atau normatif, pemilu dan pemilu merupakan salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, tantangan terbesar bagi KPU adalah tidak adanya pelayanan atau fasilitasi kepada peserta pemilu – tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku – yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana KPU memberikan fasilitasi atau layanan kepada pemilih. Status elektoral merupakan faktor penting dalam konteks demokrasi elektoral, hal ini karena hakikat pemilu adalah menjalankan kedaulatan rakyat, dan mereka yang memenuhi syarat tersebut berhak untuk memilih pemimpinnya. Proses pemungutan suara tentu saja melalui prosedur atau mekanisme kontrol demokrasi elektoral.

Halaman:uu 8 2012.pdf/2

Untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilu serentak tahun 2024 yang tahapannya akan dimulai pada tahun 2022, KPU telah melakukan berbagai upaya dan strategi yang tentunya memerlukan peran serta dan dukungan pemangku kepentingan terkait. APG tidak hanya bisa menyelenggarakan pemilu dan pemilu, karena merupakan agenda nasional yang sangat strategis yang melibatkan seluruh warga negara, termasuk peserta dan pemilih. Oleh karena itu, KPU di seluruh tingkatan harus berupaya semaksimal mungkin memperkuat koordinasi, kerja sama, dan sinergi antar lembaga atau pemangku kepentingan.

Koordinasi, kerja sama, dan sinergi tersebut misalnya dalam aspek penyiapan regulasi, beberapa pembahasan anggaran, dalam hal tahapan penyiapan, termasuk bagaimana KPU kemudian mendorong agar proses sosialisasi dan edukasi pemilih dapat dilakukan lebih awal dan lebih baik, hingga berkualitas dan berkualitas. meningkatkan kuantitas partisipasi.

Dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih, selain KPU mempertahankan metode atau konsep yang sudah ada, KPU juga mendorong beberapa inovasi. Harapannya, dengan inovasi-inovasi yang muncul, tidak hanya sosialisasi dan edukasi pemilih yang bisa berjalan dengan baik, namun juga ada rencana mendekatkan KPU sebagai penyelenggara kepada masyarakat. Masyarakat adalah sumber atau representasi suatu sistem sosial tempat berlangsungnya pemilu/pemilu, kemudian ada unsur peserta pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya, itulah yang kita sebut dengan desa atau kelurahan yang sebagai landasan sosialisasi. dan kegiatan pendidikan pemilih.

Lihat Juga:  Harga Hp Baru Dibawah 1 Juta

Pemilu Adalah Sarana Dari Pelaksanaan Kedaulatan

KPU saat ini sedang menggalakkan program pemilih atau edukasi yang diberi nama Program Desa Peduli Pilkada dan Pilkada. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun demokrasi bersama di desa-desa, sesuai tagline program yaitu “Dari Desa Menuju Demokrasi dan Dari Desa Untuk Indonesia”. Dengan membangun desa atau desa atau kelurahan diharapkan dapat meningkatkan kearifan lokal dan nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dalam budaya masyarakat dalam sistem sosial dan kehidupan sehari-hari di seluruh Indonesia, dan kemudian mematuhi kebijakan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan. atau dikendalikan oleh pusat. Dengan begitu, demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi partisipatif, itu yang pertama. Kedua, tentunya kita ingin melahirkan pemilih yang independen, pemilih yang cerdas dan pemilih yang diharapkan menjadi pemimpin demokratis di masa depan. Di masa depan, wajar jika mereka yang memenuhi persyaratan akan menjadi bagian dari badan penyelenggara ad hoc atau mungkin juga berada pada tingkat hierarki kelembagaan yang lebih tinggi. Proses regenerasi ini tentunya harus kita persiapkan, apalagi jika melihat tren belakangan ini yang persentase pemilih pemula cenderung meningkat. Artinya, proses regenerasi penyelenggara tidak bisa dihindari.

Perbedaan Pileg, Pilpres Dan Pilkada: Aturan Dan Pelaksanaannya

Selain itu, KPU mendorong beberapa optimalisasi program yang sudah ada antara lain Badan Koordinasi Kehumasan (pengaktifan Bakohumas), optimalisasi layanan informasi publik melalui PPID termasuk e-PPID, dan jenis inovasi lainnya.

Tentu saja proses ini bisa berjalan baik kembali, bukan hanya karena KPU saja, tapi karena peran serta semua pihak. Kalau bisa dikatakan, Pilkada Serentak 2020 bisa kita jadikan contoh sinergi berbagai pihak baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya yang memperhatikan protokol kesehatan dalam pilkada selama ini. virus corona. -19 pandemi.

Selain aspek pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilu lalu, hal lain yang patut kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat atau mengantisipasi potensi permasalahan di masa depan. Hal ini mencakup penerapan manajemen risiko dengan melakukan proses penilaian risiko terhadap hal-hal yang dapat menghambat upaya peningkatan partisipasi pemilih.

Sebagai wujud partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dari demokrasi, dalam konteks demokrasi elektoral yaitu penyelenggaraan pemilu

Kpu Kabupaten Sumbawa Barat :

Pelaksanaan pemilu 1955, pelaksanaan pemilu, asas pelaksanaan pemilu adalah, pelaksanaan kedaulatan rakyat, bagaimana pelaksanaan pemilu di indonesia, pelaksanaan pemilu 2009, tahapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan kedaulatan, contoh pelaksanaan kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemilu di indonesia, proses pelaksanaan pemilu, sistem pelaksanaan pemilu

Pencarian Terkait